Mendorong Legalitas Literasi Akar Rumput: Forum TBM Provinsi Aceh Gelar Lokakarya Pembuatan Nomor Pokok Perpustakaan

            Banda Aceh, 16 Agustus 2025 — Di tengah derasnya arus digitalisasi dan tantangan literasi di era modern, perjuangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan perpustakaan komunitas sering kali terhenti bukan karena kurang semangat, tapi karena kurang pengakuan administratif. Melihat kenyataan ini, Forum TBM Provinsi Aceh mengambil langkah konkret dengan menyelenggarakan Lokakarya Pembuatan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) bagi TBM dan perpustakaan yang belum memiliki legalitas formal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

            Kegiatan yang tidak hanya sekadar lokakarya teknis ini, menghadirkan narasumber dari RELIMA perwakilan Banda Aceh yaitu Risunnati. Lokakarya kali ini menjadi ruang temu, berbagi pengalaman, dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penguatan kelembagaan dalam gerakan literasi akar rumput. Bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh kegiatan ini diikuti oleh para pengelola TBM, dan relawan literasi dari beberapa wilayah di Aceh yang berjumlah sepuluh orang. Tidak hanya itu kegiatan ini juga terhubung secara daring melalui zoom dengan peserta sebanyak sembilan orang.

Mewujudkan Akses dan Kesetaraan Informasi Melalui Legalitas

            Nomor Pokok Perpustakaan adalah identitas resmi sebuah perpustakaan yang terdaftar di Perpustakaan Nasional. Namun dalam praktiknya, masih banyak TBM dan perpustakaan komunitas yang aktif melayani masyarakat namun belum memiliki NPP. Hal ini membuat mereka terpinggirkan dalam berbagai program bantuan, pelatihan, dan akses kerja sama dengan instansi lain.

            Ketua Forum TBM Banda Aceh, Rahmiana Rahman menegaskan bahwa lokakarya ini adalah isu structural yang harus ditangani bersama. “Forum TBM ingin menjembatani agar para pegiat literasi ini tidak berjalan sendirian. Banyak TBM sudah bekerja nyata di lapangan, mendampingi anak-anak belajar, menyediakan akses bacaan, tapi belum terdata secara resmi,”ungkapnya dalam pembukaan acara. Harapan besarnya dengan lokakarya ini akan banyak pegiat literasi yang muncul kepermukaan yang dapat berkolaborasi berbagai kegiatan demi meningkatkan kemajuan literasi.

            Narasumber RELIMA Banda Aceh, Risunnati memberikan pemahaman menyeluruh mengenai manfaat NPP, alur pendaftaran secara daring, serta teknis pengisian formulir melalui portal resmi Perpusnas. Sebagai RELIMA Banda Aceh, Risunnati juga berharap para pegiat literasi dapat berkomitmen untuk membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan—dimulai dari langkah-langkah kecil seperti legalisasi TBM. NPP bukan hanya soal nomor registrasi, tapi sebuah pengakuan. Adanya legalitas ini tentu memberi peluang pintu menuju akses yang lebih luas. Lebih lanjut Risunnati menjabarkan bahwa Nomor Pokok Perpustakan adalah  fondasi untuk membangun jaringan kolaborasi, akuntabilitas, dan dampak yang lebih nyata.

            Disela kesibukannya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, Bapak Alimsyah, S. Pd, MS menyempatkan hadir dan memberikan beberapa pesan dan arahan bagi para peserta yang hadir. Bapak Alimsyah menegaskan pentingnya sinergi antara TBM dan dinas terkait guna mempercepat proses legalisasi dan pendataan perpustakaan. Dengan memiliki NPP, TBM akan lebih mudah menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam mengembangkan kegiatan literasi

            “Kami sangat mendukung upaya ini. Melalui penerbitan NPP, para pegiat literasi akan memiliki identitas resmi yang tercatat di Perpustakaan Nasional. Hal ini akan membuka peluang lebih besar untuk kolaborasi program, bantuan buku, dan pengembangan kapasitas,” ujarnya...

            Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh jugamenyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bentuk edukasi teknis, tetapi juga momentum untuk memperkuat jejaring antarpegiat literasi di Aceh. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan kota Banda Aceh sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk program pelatihan, penguatan koleksi bahan bacaan, hingga pendampingan teknis bagi perpustakaan kecil dan komunitas baca.

            "Lokakarya ini bukan hanya tentang mendapatkan Nomor Pokok Perpustakaan, tetapi menjadi jembatan untuk membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Dinas Perpustakaan dengan para pegiat literasi yang ada di Aceh. Kami percaya, dengan sinergi yang baik, gerakan literasi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil," ungkapnya.

            Sebagai penyelenggara Forum TBM provinsi Aceh menaruh harapan pada Kegiatan Lokakarya NPP ini untuk menjadi titik awal yang kuat dalam mendorong kesadaran akan pentingnya legalitas perpustakaan sekaligus mempererat kerja sama antara pemerintah daerah dan komunitas literasi. Dengan legalitas yang jelas dan jejaring yang solid, perpustakaan di Aceh dapat terus berkembang sebagai pusat informasi, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat.